Beranda >> laporan kegiatan >> Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf
banner-foto

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenparekraf/Baparekraf

lakip

0

15 Juli 2019 oleh
118
Dengan terbentuknya susunan Kabinet Indonesia Maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024, Kementerian Pariwisata secara resmi berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyebutkan bahwa susunan organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2019.
Maka dari itu Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019, disusun secara terpisah antara Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Ekonomi Kreatif.
Laporan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan funsi yang telah dilaksanakan dalamb entuk Laporan Kinerja. Hal ini sesuai dengan usaha untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelayanan publik dan pelakansaan anggaran belanja pemerintah pust.
Laporan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 berisi informasi tentang capaian kinerja Badan Ekonomi Kreatif berdasarkan Perjanjian Kinerja dan terget yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2019 serta penyelenggaraan program dan anggaran serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Badan Ekonomi Kreatif yaitu " Ekonomi Kreatif Sebagai Tulang Punggung Perekonomian Nasional".
Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2018 ini menjabarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata berdasarkan Capaian Sektor Pariwisata dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menetapkan 5 (lima) dan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2018 – 2019, yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWACITA.
Meski terjadi bencana alam di Indonesia namun kondisi kepariwisataan nasional tahun 2018 tetap menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2018-2019 pada tanggal 12 November 2018 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2018, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian Pariwisata Tahun 2018 disusun dengan menyajikan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata menyesuaikan dengan Renstra TA 2018-2019. Sehingga dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, terdapat beberapa indikator kinerja sasaran strategis baru yang tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan capaian tahun sebelumnya namun tetap dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2019.
Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017 ini menjabarkan hasil kerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata berdasarkan Penetapan Kinerja, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2017, yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, serta Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dalam RPJM 2015 – 2019, yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWACITA.
Kondisi kepariwisataan nasional tahun 2017 menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data UNWTO Pertumbuhan Wisman ke Indonesia Tahun 2017 tercatat sebesar 14,04 juta kunjungan atau naik 16,77% dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut dapat memberikan kepercayaan diri Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan target kunjungan wisman pada tahun 2018 dari 15 juta menjadi 17 juta dengan fokus utama pada Digital Tourism, Homestay Desa Wisata dan Air Connectivity.
Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016 disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016 ini menjabarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata berdasarkan Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja tahun 2016, yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, serta Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dalam RPJM 2015 – 2019, yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA.
Prospek kepariwisataan yang semakin cerah dan posisi strategis yang diemban dalam kerangka pembangunan nasional, memberikan dorongan dan keharusan akan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan nasional, maupun peningkatan daya saing yang semakin kuat agar mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin besar.
Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015 disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015 ini menjabarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata berdasarkan Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja tahun 2015 yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, serta Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dalam RPJM 2015 – 2019, yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA.
Prospek kepariwisataan yang semakin cerah dan posisi strategis yang diemban dalam kerangka pembangunan nasional, memberikan dorongan dan keharusan akan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan nasional, maupun peningkatan daya saing yang semakin kuat agar mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin besar, pergerakan wisatawan nusantara yang semakin merata serta minat investasi yang semakin tinggi di Indonesia. Dengan demikian nilai manfaat ekonomi yang didorong oleh sektor Pariwisata akan berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5278/D.I.PAN-RB/12/2014 yang menyebutkan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2014 tetap mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja tahun 2014. Dengan demikian maka Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2014 secara substansi masih berisi capaian kinerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2014.
Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis 2012 – 2014, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2013 ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang kedua yang menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (performance results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) dan informasi akuntabilitas kinerja selama Tahun 2013.
Bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama. Pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (Presiden, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, pelaku/industri kebudayaan dan pariwisata). Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.
Download LAKIP Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan penjelasan mengenai keberhasilan dan/atau kegagalan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012 – 2014.
Kepariwisataan dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor pembangunan yang saling terkait dan merupakan kombinasi sektor yang saling menguatkan satu sama lain. Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan inisiatif baru pada bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja. Peran tersebut, antara lain, ditunjukkan oleh kontribusi kepariwisataan dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan oleh kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), nilai tambah PDB, dan penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, museum, seni dan tradisi kerakyatan dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional.
Sesuai dengan rentang waktu rencana strategis 2012 - 2014, maka Laporan Akuntabilitas yang kedua yang menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (performance results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) dan informasi akuntabilitas kinerja selama Tahun 2011. Laporan Akuntabilitas ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang akan dicapai selama 5 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Rencana kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2011 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2010 - 2014 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara itu capaian kinerja (Performance result) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2011 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana KInerja 2011.


Berita Terkait
rekomendasi berita

Laporan Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf

rekomendasi berita

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi BPDP

rekomendasi berita

RENCANA STRATEGIS 2020-2024 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.17, RT.2/RW.3, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia

Telp : (021) 3838552

©Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Republik Indonesia