Beranda >> ragam pariwisata >> Kebijakan Perjalanan di Era Pandemi COVID-19
banner foto

Kebijakan Perjalanan di Era Pandemi COVID-19

Pariwisata

1

15 Juli 2021 oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI
488
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) telah menetapkan langkah-langkah strategis di masa PPKM Darurat COVID-19 Jawa-Bali.
Kemenparekraf/Baparekraf telah mempersiapkan berbagai kebijakan dan upaya untuk menjaga kegiatan mobilitas selama pandemi COVID-19 mulai dari pengetatan jumlah wisatawan, hingga pemberlakukan administrasi perjalanan khusus di era pandemi COVID-19.
Maka untuk wisatawan yang akan melakukan perjalanan, sebaiknya sudah memiliki beberapa persyaratan administrasi seperti sertifikat vaksin, aplikasi e-HAC, aplikasi Peduli Lindungi, dan memerhatikan CHSE, berikut penjelasannya:
e-HAC
E-HAC kepanjangan dari Electronic Health Alert Card, merupakan kartu kewaspadaan kesehatan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan.  Aplikasi ini digunakan untuk memonitor secara cepat seluruh calon penumpang yang datang ke Indonesia, baik melalui gerbang pelabuhan udara maupun laut. Wisatawan diwajibkan mengisi e-HAC jika ingin bepergian menggunakan pesawat maupun kapal laut selama pandemi COVID-19.
Dengan adanya e-HAC pemerintah dapat mengontrol penyebaran COVID-19 yang kemungkinan dibawa oleh para penumpang.
PeduliLindungi
Baik wisatawan nusantara maupun mancanegara diwajibkan mengunduh aplikasi pelacak COVID-19: PeduliLindungi sebelum masuk ke Indonesia. Melalui aplikasi ini pemerintah berusaha untuk melindungi wisatawan dan pelaku ekraf di setiap destinasi wisata.
PeduliLindungi merupakan aplikasi kolaborasi antara BNPB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Siber dan Sandi Negara dalam segi perlindungan keamanan siber. Kerjasama juga dilakukan dengan Telkom Indonesia sebagai pengembang aplikasi.
Dengan menggunakan aplikasi ini masyarakat bisa mendeteksi zona merah di suatu destinasi wisata, dan menginformasikan jika ternyata berinteraksi dengan suspect COVID-19 sehingga membantu pelacakan.
Sertifikat vaksin
Persyaratan khusus yang diberlakukan pemerintah dalam menyambut wisatawan adalah menunjukkan sertifikat vaksin. Dalam artian, wisatawan yang ingin masuk ke Indonesia harus menunjukkan sertifikat vaksin selain surat negatif PCR.
Adaptasi kebijakan yang telah dilakukan di banyak negara ini diambil semata-mata untuk memastikan keamanan bagi seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh destinasi wisata.
CHSE
Selain vaksinasi di sektor parekraf yang telah dimulai sejak Maret 2021 lalu, pemerintah juga menggencarkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE. Langkah ini tidak bisa dipisahkan dari usaha pemerintah mendorong keselamatan seluruh pihak, sekaligus mengembalikan kepercayaan wisatawan akan keamanan di suatu destinasi wisata.
Wisatawan dapat mengecek para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah tersertifikasi CHSE di website resmi chse.kemenparekraf.go.id.
Harapannya upaya-upaya ini dapat berjalan dengan baik dan secara paralel tetap dapat membuat industri ekraf tetap bergeliat di tengah pandemi. Sehingga saat pandemi usai industri ekraf sudah siap didatangi banyak wisatawan seperti sedia kala.
Foto Cover: Ilustrasi kelengkapan administrasi perjalanan saat PPKM. (Shutterstock/Adriaticfoto)


Berita Terkait
rekomendasi berita

Destinasi Wisata Terasering di Indonesia

rekomendasi berita

Destinasi Wisata di Indonesia yang Ditetapkan Sebagai UNESCO Global Geoparks

rekomendasi berita

Digital Nomad, Tren Pariwisata di Indonesia